Sejarah JDIH

Keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia,  terkait penataan kondisi dokumentasi dan perpustakaan yang masih kurang mendapat perhatian, maka terselenggaranya Seminar Hukum Nasional ke-III di Surabaya pada Tahun 1974, direkomendasikan perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun sistim Jaringang Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat segera berfungsi.

Dasar hukum :

1. UU 32 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengaturan Pemerintah Provinsi.

2  Perpres 33 Tahun 2012 yang menggantikan Kepres Nomor 91 Tahun 1999 tentang Keanggotaan JDIH.

Pelaksanaan kegiatan JDIH dilakukan instansi pemerintah hanya berdasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikat, dengan adanya perubahan peraturan tersebut maka instansi yang merasa sudah siap dapat melakukan gerakan perubahan struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanan program kegiatan disusun, sarana mengenai dokumentasi dan informasi, pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud.

Para pakar hukum dalam dokumentasi dan informasi hukum kemudian meletakan landasan kerja untuk pelaksanan dan pengelolaan JDIH meliputi aspek :

a. organisasi dan metode dengan tersedianya unit organiasai atau unit kerja yang mewadahi tugas dan fungsi dokumentasi dan informasi hukum dengan berpedoman pada modul-modul kerja yang sudah dibakuseragamkan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan JDIH

b. Personalia dan diklat untuk pengembangan sumber daya manusia yang secara khusus memahami dan mengerti kegiatan JDIH dan bimbingan ateknis pengelolaan JDIH secara manual maupun otomasi.

c. Koleksi dan teknis dalam pengumpulan,inventarisasi dan dokumentasi serta informasi yang akan dikoleksi adalah bahan yang terkumpul dengan diolah menggunakan ” sistem temu kembali ” guna menyajikan layanan informasi hukum yang semakin lengkap dan beragam, semakin besar peluang untuk memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh publik, aparatur negara, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya.

d. sarana dan prasarana adalah tersedianya ruangan yang memadai untuk ruang baca, ruang kerja dan ruang penyimpanan dilengkapi dengan prasarana yang cukup, lengkap dengan furniture, mesin fotocopy, telepon, faximile, komputer dan lain sebagainya.

e. mekanisme dan otomasi menciptakan tata kerja dan alur kerja yang tertib dalam setiap jenis kegiatan dan melakukan otomasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi.

sumber : Dyah Mariana W, membangun database peraturan perlu komitmen.

http://jdih.den.go.id/12/sejarah-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-jdih

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s