E-Contract

Proses transaksi dagang elektronik (e-commerce) dan transaksi dagang konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi dagang elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi dagang elektronik (e-commerce) dilakukan tanpa tatap muka (bertemunya pedagang dan pembeli) dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah.

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (e-contract) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui siwstem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (offline) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

Kata kunci: transaksi dagang elektronik, e-contract, e-commerce, internet.

  1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia dapat berkomunikasi memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat.

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.[1]

Perkembangan Teknologi yang berbasis internet telah mempengaruhi pula kegiatan perdagangan di masyarakat, Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah electronic-commerce dan disingkat e-commerce. Demikian juga di Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada tahun 1993 dan pada awalnya hanya terbatas untuk hiburan, namun saat ini penggunaan internet di Indonesia juga telah mencakup penggunaan untuk kepentingan perdagangan. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang memiliki karakter tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, menggunakan media internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan tidak perlu beranjak dari tempat tinggalnya akan tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas.

Di dalam melakukan kegiatan transaksi e-commerce aktivitas transaksi sejak dilakukannya penawaran oleh pihak penjual (produsen) kepada pembeli (konsumen) sampai dengan lahirnya kesepakatan perjanjian jual-beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet baik dengan sarana Komputer maupun alat komunikasi lain seperti gadget dan telepon seluler, sehingga transaksi jual-beli tersebut dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dengan cara yang sangat fleksibel. Dengan karakteristiknya yang unik tersebut, terkadang menimbulkan masalah kepastian hukum. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan transaksi jual-beli berbasis e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (e-contract) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui siwstem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (offline) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Menurut Cita Yustisia Serfiani, Kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik. “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.[2]

“Informasi elektronik” adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[3]

Kontrak elektronik, meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvesional, namun keduanya tunduk pada aturan hukum kontrak/hukum perjanjian/hukum perikatan. Kedua jenis kontrak tersebut juga harus memenuhi “syarat-syarat sah perjanjian” dan “azas-azas perjanjian”. Disamping itu, meskipun kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak standar (kontrak baku) yang sudah ditentukan oleh pihak penjual, kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

  1. Pengertian Kontrak dan Kontrak Elektronik (e-contract)

 

  1. Pengertian Kontrak

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.” Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. [4]

Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut di bawah ini. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah menjadi:atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.[5]

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: suatu perbuatan hukum dapat mencakup perbuatan hukum (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.[6] perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.[7]

Menurut Tami Rusli, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum melekatkan ‘hak’ pada satu pihak, dan melekatkan ‘kewajiban’ pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum ‘memaksakan’ agar kewajiban tadi dipenuhi.[8]

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika[9]:

  • Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak; tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
  • Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
  • Memiliki objek perjanjian yang jelas;
  • Didasarkan pada satu klausula yang halal.

Sementara itu dikutip dari laman Wikipedia, definisi Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.[10]

Menurut Salim HS. di dalam Hukum Kontrak atau Hukum Perjanjian, dikenal adanya 5 (lima) asas penting yaitu:

  1. Asas kebebasan berkontrak,
  2. Asas konsensualisme
  3. Asas kepastian hukum (asas pacta sunt servanda)
  4. Asas itikad baik, dan asas kepribadian.[11]

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (open system)dari hukum kontrak tersebut.

Asas konsesualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Asas Pacta Sunt Servanda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPerdata juga mengatur prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrakberlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak.

Seseorang baru nyata diketahui pada tahap pelaksanaan perjanjian. Bilamana orang itu menghormati komitmennya berarti beritikad baik akan tetapi bilamana mencari-cari dalih utuk mengelak dari tanggung jawabnya maka orang itu beritikad tidak baik.[12]

  1. Pengertian Kontrak Elektronik

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwaKontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.[13]

Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet(website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

Di dalam kontrak elektronik selain terkandung ciri – ciri kontrak baku juga terkandung ciri – ciri kontrak elektronik sebagai berikut :

  • Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas – batas negara melalui internet.
  • Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.[14]

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (online contract) bagi kontrak elektronik (e-contract) dan mendefinisikan kontrak online sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (network of network).[15]

Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali.[16]

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (e-contract) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

  1. Jenis dan Bentuk Kontrak Bisnis Secara Elektronik (e-contract)

 

Jenis kontrak elektronik (e-contract) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu[17]:

  1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (Physical delivery). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksionline
  2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (cyber delivery).

Contohnya: kontrak pembelian buku elektronik (e-book), surat kabar elektronik (e-newspaper), majalah elektronik (e-magazine), atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (e-school)

Beberapa bentuk kontrak elektronik yang umum dilakukan dalam transaksi perdagangan secara online yaitu[18]:

  1. Kontrak melalui elektronik mail (e-mail) adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi  email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks.
  2. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui websites dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
  3. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa. Websitedigunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai medium of exchange.
  4. Kontrak yang berisi Electronic Data Interchange (EDI), suatu pertukaran informasi bisnis melalui secara elektronik melalui computer milik para mitra dagang (trading partners)
  5. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi click wrap dan shrink wrap. Software yang di download melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensiclick wrap.  Lisensi tersebut mucul pada monitor pembeli pada saat pertama kalisoftware akan dipasang (Install) dan calon pembeli ditanya tentang kesediannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “ I accept” atau “I don’t accept”. Sedangkan shrink wrap lazimnya merupakan lisensi softwareyang dikirim dalam suatu bungkusan (package) misalnya disket atau compact disc.

Sementara itu menurut Cita Yustisia Serfiani bentuk kontrak elektronik, mencakup:

  1. Kontrak melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya misalnya melalui faksimili;
  2. Kontrak melalui web yang menawarkan penjualan barang dan jasa dimana konsumen dapat menerima tawaran dengan cara mengisi forulir yang terpampang dihalaman website;
  3. Kontrak melalui chatting dan video conference.[19]
  1. Transaksi Dagang Elektronik (E-Commerce)

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2 dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[20]

Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan e-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading)[21]

Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (e-commerce) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi. Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (e-commerce) adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet.[22]

Dari berbagai definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu:

  1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
  2. Ada pertukaran barang dan jasa.
  3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.[23]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi komersial elektronik atau transaksi dagang elektronik (e-commerce) pada dasarnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki persamaan dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud atau dunia maya (internet) sehingga pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Sebagai suatu jaringan publik (publik network), internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian e-commerce yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Maka dari itu Panggih P. Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi e-commerce menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bisnis ke bisnis (Busines to business)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas ecommerce dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Internet Service Provider (ISP) denganwebsite atau keybase (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi computer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui.

2) Bisnis ke konsumen (business to consumer)

Business to consumer dalam e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi.

3) Konsumen ke konsumen (Consumer to consumer)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antarkonsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Intrernet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar customer juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut.Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitas-komunirtas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.

Pada prakteknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah Business to Consumer (B2C) yang merupakan sistem komunikasi online antar pelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet.[24]

Disamping ketiga jenis tersebut diatas, menurut Munir Fuady masih ada tiga jenis lagi yaitu:

  • Cosumer to business (C2B)

Merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

  • Non-Business Electronic Commerce

Dalam hal ini meliputi kegiatan nonbisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

  • Intrabusiness (organizational) Electronic Commerce

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.[25]

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (ecommerce) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (e-commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

  1. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (invitation to enter into a binding agreement).

Dalam transaksi e-commerce penawaran biasanya dilakukan oleh merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat e-mail (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

  1. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui website atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

  1. Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
  2. Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja.
  3. Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/acceptance dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (e-contract).[26]

  1. Pembahasan

Salah satu bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi via e-commerceadalah bidang hukum kontrak. Hal ini adalah wajar mengingat kebanyakan dari dealbisnis, termasuk bisnis lewat e-commerce didasari atas suatu kontrak bisnis.

Banyak kegiatan dari hukum kontrak yang mesti mendapat kajian yang seksama, manakala dihadapkan dengan transaksi e-commerce ini. Bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis e-commerce ini antara lain sebagai berikut:

  1. Ada atau tidaknya penawaran (offer)
  2. Ada atau tidaknya penerimaan (acceptance)
  3. Ada atau tidaknya kata sepakat
  4. Jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada
  5. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis
  6. Masalah pembuktia perdata
  7. Bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak
  8. Perumusan kembali masalah wanprestasi
  9. Perumusan kembali masalah force majeure
  10. Ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce
  11. Masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku.[27]

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper-based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Pengaturan tentang Kontrak Elektronik (e-contract) dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 dan Pasal 48. Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

  1. terdapat kesepakatan para pihak;
  2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. terdapat hal tertentu; dan
  4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut di atas sesuai dengan ketentuan KUHPerdata Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian Pasal 1320 yang berbuyi: Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:

  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu;
  4. suatu sebab yang halal.

Selanjutnya, masih di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

  1. data identitas para pihak;
  2. objek dan spesifikasi;
  3. persyaratan Transaksi Elektronik;
  4. harga dan biaya;
  5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
  6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
  7. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.[28]

Kontrak elektronik (e-contract) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (innominaat) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Pasal 1338 KUHPerdata).[29]

Kontrak Elektronik merupakan elemen penting dalam perdagangan elektronik. Perjanjian perdagangan elektronik adalah bentuk perjanjian jual beli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, dimana bukti transaksi elektronik diakui ekuivalen dengan bukti dokumen yang ditulis. Pedoman UNCITRAL (salah satu komisi di bawah PBB yang khusus membahas hukum perdagangan internasional) dalam menyajikan prinsip ekuivalen fungsional antara dokumen tertulis dan elektronik layak diaplikasikan sebagai pengakuan bukti hukum atas transaksi perdagangan elektronik.

Mengingat konseptual hukum atas kontrak elektronik masih relatif baru, maka diperlukan sebuah ketentuan-ketentuan baru yang terkait perdagangan secara elektronik dalam koridor hukum positif di Indonesia dengan penekanan pada:

  1. Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya pemberian ruang tawar lebih luas bagi konsumen dalam format kontrak baku yang ditawarkan pelaku usaha.
  2. Pemberlakuan sistem “3 klik” dalam kesepakatan kontrak transaksi perdagangan elektronik, yaitu:
  • Setelah calon pembeli melihat dilayar kompter adanya penawaran dari calon penjual (klik 1);
  • Calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik 2);
  • Persyaratan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik 3).
  1. Pengakuan tanda tangan elektronik dan data message. Keaslian data messagedan tanda tangan elektronik merupakan hal yang sangat vital dalam transaksi perdagangan elektronik, mengingat data message menjadi dasar utama terciptanya suatu perjanjian elektronik.
  2. Akseptabilitas penggunaan media online lain sebagai alat pembuktian kesepakatan kontrak elektronik, seperti video conference.[30]

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata. Perjanjian jaul beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.[31]

Dalam kontrak elektronik, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena para pihak tidak bertemu langsung sehingga diperlukan pengaturan tentang kapan kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi. Di Indonesia, untuk menentukan adanya kesepakatan dapat digunakan beberapa teori sebagai berikut:

  1. Teori kehendak yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
  2. Teori pengiriman yang menyatakan kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
  3. Teori pengetahuan yang menyatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
  4. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.[32]

Kontrak elektronik (e-contract) pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku (standard contract) oleh pihak penjual sehingga pihak pembeli tidak berhak mengubah isi konrak baku tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak baku tersebut, dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan tanda tangan. Kontrak baku (kontrak standar) sudah biasa dilakukan didunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan. Namun demikian, kontrak baku tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen.[33]

Pembuatan kontrak standar atau perjanjian baku tidak dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mecantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang melanggar larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku tesebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[34]

Karakteristik utama dari kontrak standar (kontrak baku), meliputi:

  • Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan berfrekuensi tinggi;
  • Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya;
  • Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan didalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;
  • Biasanya isi dan persyaratan distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang bekepentingan langsung dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
  • Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.[35]

Disamping itu, penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan memperhatikan itikad baik (good feith), prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Penyelenggara Transaksi Elektronik wajib memberikan data dan informasi yang benar dan menyediakan layanan dan menyelesaikan pengaduan,  juga Penyelenggara Transaksi Elektronik wajib memberikan pilihan hukum terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Suatu kontrak/perjanjian/perikatan dapat berakhir atau hapus karena berbagai macam sebab. Berkahirnya kontrak/perjanjian/perikatan dapat dgolongkan menjadi 12 (dua belas) macam sebab yaitu:

  1. Pembayaran
  2. Novasi atau pembaharuan utang;
  3. Kompensasi atau perjumpaan utang;
  4. Konfusio atau percampuran utang;
  5. Pembebasan utang;
  6. Kebatalan atau pembatalan;
  7. Berlaku syarat batal;
  8. Jangka waktu kontrak telah berakhir;
  9. Dilaksanakannya objek perjanjian;
  10. Kesepakatan kedua belah pihak;
  11. Pemutusan kontrak secara sepihak;
  12. Adanya putusan pengadilan.[36]

Begitu pula dalam perjanjian/kontrak elektronik (e-contract) akan berakhir apabila memenuhi ketentuan atau sebab sebagaimana yang terjadi pada kontrak konvensional.

  1. Kesimpulan

Kontrak elektronik (e-contract), walaupun memiliki perbedaan secara fisik dengan kontrak konvensional, keduanya sama-sama harus tunduk pada aturan hokum perjanjian terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian dan azas-azas perjanjian.

Proses transaksi dagang elektronik (e-commerce) dan transaksi dagang konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi dagang elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi dagang elektronik (e-commerce) dilakukan tanpa tatap muka (bertemunya pedagang dan pembeli) dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi dagang elektronik (e-commerce) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi dagang konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (e-contract).

Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Bagus Hanindyo Mantri, Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam transaksi e-commerce, Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro,Semarang, 2007.

Cita Yustisia Serfiani dkk., Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013.

  1. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.

Mieke Komar Kantaatmadja, Cyberlaw:Suatu Pengantar,cet.1, ELIPS Bandung, 2001.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sylvia Christina Aswin, Tesis, Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Tami Rusli, Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buana Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce), Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak, diakses pada 19 April 2015

http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-elektronik.html diakses tanggal 19 April 2015

[1] Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

[2] Cita Yustisia Serfiani dkk., Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik,Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013. hlm. 99

[3] Ibid

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buana Press, 2014.

[5] J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, hlm. 27

[6] Ibid, hlm. 24

[7] Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 18.

[8] Tami Rusli, Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm. 1

[9] Ibid, hlm. 16

[10] http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak, diakses pada 19 April 2015

[11] Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9

[12] Tami Rusli, 2012, Op. Cit, hlm. 74-80

[13] Lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

[14] Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. Op. Cit, hlm.100

[15] Sylvia Christina Aswin, Tesis, Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

[16] Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. Op. Cit, hlm.101

[17] Ibid

[18] http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-elektronik.html diakses tanggal 19 April 2015

[19] Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. Op. Cit, hlm.101

[20] Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

[21] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 407

[22] Sylvia Christina Aswin, 2006, Op.Cit, hlm. 101

[23] Ibid

[24] Bagus Hanindyo Mantri, 2007, Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam transaksi e-commerce, Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro,Semarang

[25] Munir Fuady, 2008, Op.Cit, hlm. 409

[26] Sylvia Christina Aswin, 2006, Op.Cit

[27] Munir Fuady, 2008, Op.Cit 409-410

[28] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

[29] Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. Op. Cit, hlm.103

[30] Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce), Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2011

[31] Mieke Komar Kantaatmadja, Cyberlaw:Suatu Pengantar,cet.1, ELIPS Bandung, 2001, hlm.15

[32] Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. Op. Cit

[33] Ibid

[34] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ayat (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

[35] Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013. Op. Cit. hlm. 105-106

[36] Salim HS, 2006, Op.Cit, hlm. 165

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s