TOKOH PENCETUS LAMBANG KEADILAN VERSI INDONESIA

Saharjo lahir di Solo pada tanggal 26 Juni 1909. Setelah menamatkan Sekolah Dasar, ia meneruskan pelajaran ke STOVIA (Sekolah Dokter), tetapi sebelum selesai sudah pindah ke AMS (setingkat Sekolah Menengah Umum) bagian B. Sesudah itu, ia bekerja sebagai guru pada Perguruan Rakyat, sebuah perguruan swasta nasional, di Jakarta. Dalam kedudukan sebagai guru, ia turut berjuang menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap pendidikan nasional.
Kegiatan di bidang politik diikuti Saharjo dengan memasuki Partai Indonesia (Partindo) dan diangkat sebagai anggota Pengurus Besar. Gelar sarjana hukum diperolehnya tahun 1941. Sejak itu mulailah kegiatannya di bidang hukum. Sesudah Indonesia merdeka, berkali-kali ia diserahi jabatan penting antara lain Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Kerja I dan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Kerja II. Jabatan terakhir ialah Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri.
Sebagai seorang sarjana hukum Saharjo banyak mengeluarkan buah pikiran yang berguna. Hasil-hasil pemikiran itu antara lain ialah Undang-undang Warga Negara Indonesia Tahun 1947 dan Taun 1948 serta Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1953. Ia berusaha pula menyesuaikan hukum dengan kepribadian Indonesia dan menolak hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa yang sudah merdeka. Pada tahun 1962 disarankannya agar beberapa bagian dari undang-undang kolonial tidak dipakai lagi sebab tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu, diusulkannya pula agar lambang keadilan yang berasal dari dunia Barat yang berbentuk Dewi Justita diganti dengan pohon beringin. Lambang baru itu lebih sesuai dengan kepribadian bangsa karena pohon beringin memberikan perlindungan dan kesejukan bagi yang memerlukannya. Lambang pohon beringin diterima oleh Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963 dan sampai sekarang tetap dipakai sebagai lambang kehakiman.
Saharjo menggantikan istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan khusus dan istilah orang hukuman dengan narapidana. Menurut pendapatnya, rumah penjara bukan merupakan tempat memberikan penderitaan kepada siter hukum, tetapi untuk membimbing dan mendidik mereka agar menjadi orang yang berguna dalam masyarakat. Ia meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 245 Tahun 1963,l tanggal 29 Nopember 1963 sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Sumber: https://albumpahlawanbangsa.wordpress.com/2012/08/13/dr-saharjo-sh-1909-1963/

“Dewi Themis” LAMBANG DAN ARTI HUKUM (?)

Kalau dilihat dari arti katanya, “Hukum” berasal dari bahasa Arab yang artinya “sesuatu yang dapat dipaksakan”. Disamping itu terdapat juga kata:
Recht, berasal dari “Rechtum” (bahasa latin), yang berarti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan, dan berkaitan juga dengan kewibawaan dan keadilan. “Rectum” dapat juga dihubungkan dengan kata “Directum” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata “Directur” atau “Rector” mempunyai arti yang sama. Rectum juga bertalian dengan kata “Rex” yang artinya sama atau dapat diartikan “Raja”.
Lex, berasal dari bahasa latin yaitu “Lesere” yang artinya “perintah” atau “wibawa”.
Ius, berasal dari bahasa latin yaitu “Iubere” yang artinya mengatur atau memerintah. Berkaitan juga dengan “Iustitia”atau keadilan.
Hukum dilambangkan dengan seorang dewi yang bernama Themis, atau lebih dikenal sebagai Dewi Themis, yang merupakan dewi keadilan menurut kepercayaan orang Yunani.
 Hasil gambar untuk GAMBAR DEWI THEMIS
Dewi Themis dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:
Kedua mata tertutup
Berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu.
Neraca
Melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.
Pedang
Lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati.
Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketataan, dan peraturan (atau norma).
Berbicara mengenai definisi hukum, sampai saat ini, definisi hukum masih terus dicari-cari oleh para sarjana hukum dan belum ditemukan yang benar-benar memuaskan.
Sehingga salah satu ahli hukum asal Belanda, Van Apeldoorn, menyatakan bahwa definisi hukum masih dicari-cari dan belum didapatkan, oleh karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dan karena luasnya ruang lingkup hukum.
Namun sebagai pedoman bagi orang yang ingin mempelajari hukum, unsur-unsur hukum menurut para sarjana adalah sebagai berikut:
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwenang.
Peraturan itu bersifat memaksa.
Terdapat sanksi yang tegas bila peraturan itu dilanggar.
Jadi Hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia, yang dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwenang, bersifat memaksa, dan terdapat sanksi yang tegas bila peraturan itu dilanggar.
Hasil gambar untuk GAMBAR DEWI THEMIS
Nah, karena hukum itu belum ada definisinya, kalau tidak mau dibilang tidak mungkin untuk didefinisikan, maka para sarjana hukum menggolong-golongkan hukum berdasarkan beberapa kriteria agar dapat terlihat apa saja sebenarnya hukum itu.
Pembagian (penggolongan) hukum
Hukum dapat digolongkan berdasarkan:
SumbernyaUndang-Undang, produk hukum yang dubuat oleh badan legislatif (DPR bersama dengan Presiden), dan mengikat secara umum. Nah, untuk masalah undang-undang, Indonesia banyak sekali punya undang-undang. Misalnya: UU HaKI, UU HAM, UU KPK, UU Pornografi, UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kewarganegaraan, dan lain-lain.
Hukum Adat/ Kebiasaan, adalah sumber hukum tertua, kebiasaan adalah pola tingkah laku yang berulang-ulang yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan namun di terima dan dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya: Hukum Adat Bali. Contohnya: Hukum adat (kebiasaan) membolehkan yang memakai pakaian adat boleh nggak menggunakan helm.
Yurisprudensi, keputusan hakim terdahulu yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutus kasus-kasus yang sama. Misalnya: Yurisprudensi yang ada di Bali, dibuat oleh hakim pengadilan negeri Denpasar, tentang dua remaja (laki-laki dan perempuan) yang pacaran, kemudian terjadi sesuatu sampai yang cewek mengandung. Lalu si cowok tidak mau bertanggung-jawab padahal sebelumnya udah berjanji akan mengawini kalau sampai hamil. Nah, karena belum ada ketentuannya, hakim menggunakan Pasal 359 Kitab Adigama (hukumannya paling berat 2 tahun penjara). Hukumn yang relatif ringan untuk pihak laki-laki.
Traktat, perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Misalnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain tentang perjanjian ekstradisi dalam hal mengadili tersangka. Nah, Indonesia belum mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, makanya kalau ada tersangka koruptor pasti melarikan diri ke Singapura, selain dekat, juga tidak bisa atau sulit dipulangkan ke Indonesia karena belum ada perjanjian esktradisi. Misalnya: Nassarudin.
Doktrin, pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim, dalam mengambil keputusannya, misalnya rechtboek abad ke 13
BentuknyaHukum tertulis, hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis terbagi atas yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama.
Hukum tertulis yang dikodifikasi. Misalnya: KUHP, KUH Perdata, KUHD, KUHAP, dan lain-lain.
Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Misalnya: UU, PP, Perda dan lain-lain.
Hukum tidak tertulis, hukum yang walaupun tidak tertulis, namun masih hidup dan ditaati dalam masyarakat. Misalnya: Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat.
IsinyaHukum Publik, hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya: Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dll.
Hukum tata negara, hukum yang mengatur organisasi negara dan menetapkan kewenangan alat-alat perlengkapannya.
Hukum administrasi negara, hukum yang mengatur bagaimana alat-alat negara menggunakan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan.
Hukum pidana, hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, dan lain-lain.
Hukum Privat, hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya: Hukum Perdata, Hukum Dagang, dll.
Hukum sipil (hukum perdata), hukum yang mengatur tingkah laku individu dengan individu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga maupun masyarakat.
Hukum dagang, hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu dalam hal perniagaan, dan lain-lain.
Tempat berlakunyaHukum nasional, hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Misalnya: Hukum Indonesia.
Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Misalnya: Hukum Perdata Internasional.
Hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain. Misalnya: Hukum Amerika.
Hukum gereja, hukum yang ditetapkan oleh tahta suci (Paus) sebagai kepala Gereja Roma yang juga sebagai penguasa sebidang tanah di Roma berdasarkan perjanjian “Lateran” (tanggal 11 Februari 1929) untuk mendirikan negara Vatikan.
Masa berlakunyaHukum positif (ius constitutum), hukum yang berlaku saat ini. Contohnya: Semua UU yang telah diundangkan.
Hukum yang akan datang (ius constituendum), hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya: UU yang masih dibahas di DPR.
Hukum universal, hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa, dimanapun dan terhadap siapapun. Contohnya: Piagam PBB tentang HAM.
Cara mempertahankannyaHukum material, hukum yang mengatur tentang isi dari hukum, hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta sanksi-sanksi. Misalnya: KUH Pidana, KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dll.
Hukum formal, hukum yang mengatur cara penguasa negara menegakkan hukum material atau bagaimana cara menuntut bila hukum material dilanggar. Misalnya: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll.
SifatnyaKaidah hukum yang memaksa, hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati, tidak mengenal kata damai, bersifat mutlak daya ikatnya. Misalnya: Ketentuan Pasal 340 KUHP.
Kaidah hukum yang mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka buat. Misalnya: Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.
Sumber: http://taufikirawan.blogspot.co.id/2012/11/dewi-themis-lambang-dan-arti-hukum.html

Sejarah JDIH

Keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia,  terkait penataan kondisi dokumentasi dan perpustakaan yang masih kurang mendapat perhatian, maka terselenggaranya Seminar Hukum Nasional ke-III di Surabaya pada Tahun 1974, direkomendasikan perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun sistim Jaringang Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat segera berfungsi.

Dasar hukum :

1. UU 32 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengaturan Pemerintah Provinsi.

2  Perpres 33 Tahun 2012 yang menggantikan Kepres Nomor 91 Tahun 1999 tentang Keanggotaan JDIH.

Pelaksanaan kegiatan JDIH dilakukan instansi pemerintah hanya berdasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikat, dengan adanya perubahan peraturan tersebut maka instansi yang merasa sudah siap dapat melakukan gerakan perubahan struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanan program kegiatan disusun, sarana mengenai dokumentasi dan informasi, pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud.

Para pakar hukum dalam dokumentasi dan informasi hukum kemudian meletakan landasan kerja untuk pelaksanan dan pengelolaan JDIH meliputi aspek :

a. organisasi dan metode dengan tersedianya unit organiasai atau unit kerja yang mewadahi tugas dan fungsi dokumentasi dan informasi hukum dengan berpedoman pada modul-modul kerja yang sudah dibakuseragamkan untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan JDIH

b. Personalia dan diklat untuk pengembangan sumber daya manusia yang secara khusus memahami dan mengerti kegiatan JDIH dan bimbingan ateknis pengelolaan JDIH secara manual maupun otomasi.

c. Koleksi dan teknis dalam pengumpulan,inventarisasi dan dokumentasi serta informasi yang akan dikoleksi adalah bahan yang terkumpul dengan diolah menggunakan ” sistem temu kembali ” guna menyajikan layanan informasi hukum yang semakin lengkap dan beragam, semakin besar peluang untuk memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh publik, aparatur negara, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya.

d. sarana dan prasarana adalah tersedianya ruangan yang memadai untuk ruang baca, ruang kerja dan ruang penyimpanan dilengkapi dengan prasarana yang cukup, lengkap dengan furniture, mesin fotocopy, telepon, faximile, komputer dan lain sebagainya.

e. mekanisme dan otomasi menciptakan tata kerja dan alur kerja yang tertib dalam setiap jenis kegiatan dan melakukan otomasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi.

sumber : Dyah Mariana W, membangun database peraturan perlu komitmen.

http://jdih.den.go.id/12/sejarah-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-jdih