TOKOH PENCETUS LAMBANG KEADILAN VERSI INDONESIA

Saharjo lahir di Solo pada tanggal 26 Juni 1909. Setelah menamatkan Sekolah Dasar, ia meneruskan pelajaran ke STOVIA (Sekolah Dokter), tetapi sebelum selesai sudah pindah ke AMS (setingkat Sekolah Menengah Umum) bagian B. Sesudah itu, ia bekerja sebagai guru pada Perguruan Rakyat, sebuah perguruan swasta nasional, di Jakarta. Dalam kedudukan sebagai guru, ia turut berjuang menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap pendidikan nasional.
Kegiatan di bidang politik diikuti Saharjo dengan memasuki Partai Indonesia (Partindo) dan diangkat sebagai anggota Pengurus Besar. Gelar sarjana hukum diperolehnya tahun 1941. Sejak itu mulailah kegiatannya di bidang hukum. Sesudah Indonesia merdeka, berkali-kali ia diserahi jabatan penting antara lain Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Kerja I dan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Kerja II. Jabatan terakhir ialah Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri.
Sebagai seorang sarjana hukum Saharjo banyak mengeluarkan buah pikiran yang berguna. Hasil-hasil pemikiran itu antara lain ialah Undang-undang Warga Negara Indonesia Tahun 1947 dan Taun 1948 serta Undang-undang Pemilihan Umum tahun 1953. Ia berusaha pula menyesuaikan hukum dengan kepribadian Indonesia dan menolak hukum kolonial yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa yang sudah merdeka. Pada tahun 1962 disarankannya agar beberapa bagian dari undang-undang kolonial tidak dipakai lagi sebab tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu, diusulkannya pula agar lambang keadilan yang berasal dari dunia Barat yang berbentuk Dewi Justita diganti dengan pohon beringin. Lambang baru itu lebih sesuai dengan kepribadian bangsa karena pohon beringin memberikan perlindungan dan kesejukan bagi yang memerlukannya. Lambang pohon beringin diterima oleh Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963 dan sampai sekarang tetap dipakai sebagai lambang kehakiman.
Saharjo menggantikan istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan khusus dan istilah orang hukuman dengan narapidana. Menurut pendapatnya, rumah penjara bukan merupakan tempat memberikan penderitaan kepada siter hukum, tetapi untuk membimbing dan mendidik mereka agar menjadi orang yang berguna dalam masyarakat. Ia meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 245 Tahun 1963,l tanggal 29 Nopember 1963 sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Sumber: https://albumpahlawanbangsa.wordpress.com/2012/08/13/dr-saharjo-sh-1909-1963/

Advertisements

Temui Antasari Azhar, Abraham Samad Minta KPK Dilindungi

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad berencana menemui Antasari Azhar di rumahnya siang ini. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencana kunjungannya itu seusai menjadi pembicara dalam Seminar Antikorupsi di Universitas Indonesia.
Temui Antasari Azhar, Abraham Samad Minta KPK Dilindungi  
“Saya berencana dari sini mungkin akan kunjungi Antasari di rumahnya. Saya sudah janjian sama teman,” kata Abraham di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Sabtu, 12 November 2016.

Menurut Abraham, Antasari tidak semestinya dihukum dengan jangka waktu lama. “Harusnya dari kemarin dia sudah bebas,” kata dia. Dia pun enggan berspekulasi lebih jauh mengenai kasus yang menimpa Antasari.

Antasari mendapatkan status bebas bersyarat. Dia baru akan bebas sepenuhnya pada 2022. Antasari telah menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selama setahun sejak 13 Agustus 2015. Meski bebas bersyarat, dia masih diwajibkan melapor sebulan sekali ke LP Tangerang.

Abraham Samad meminta pemerintah segera menyusun peraturan atau undang-undang untuk melindungi pimpinan KPK. “Kami mendorong ada aturan tersebut agar iklim pemberantasan korupsi terganggu. Kalau begini, suka tidak suka pemberantasan berjalan di tempat,” katanya.

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

  1. Presidensil
  2. Parlementer
  3. Semipresidensial
  4. Komunis
  5. Demokrasi liberal
  6. Liberal

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Secara umum bahwa pengertian “sistem pemerintahan” sebagai satu kesatuan pengertian dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan (dalam arti luas) yang dengan bekerja sama hendak mencapai suatu maksud dan tujuan. Sistem pemerintahan dapat pula diartikan atau didefinsikan sebagai kumpulan fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan yang saling berhubungan sedemikian rupa dalam satu kesatuan ikatan sehingga membentuk suatu metode atau mekanisme guna mencapai suatu maksud dan tujuan pemerintahan.

Sistem pemerintahan tersebut diatas merupakan suatu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempitnya yaitu didasarkan kepada sistem hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif (kepala dari cabang kekuasaan eksekutif).

Pengertian sistem pemerintahan Indonesia dalam arti sempit adalah hubungan dan kedudukan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan arti luasnya adalah hubungan dan kedudukan pemerintah dengan yang diperintah atau dikatakan demokrasi.

Sistem pemerintahan Indonesia ini harus merupakan penjabaran nilai-nilai luhur pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dalam  keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam eksistensinya, sistem pemerintahan negara ini akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah yang kemudian seterusnya menjadi sistem pemerintahan desa atau kelurahan.

Pada pandangan lain, bahwa demokrasi pun dapat disebut juga sebagai suatu sistem pemerintahan. Pandangan tersebut didasarkan kepada pendekatan prinsip dari pada penggunaan atau fungsi kekuasaan dalam hubungannya antara pemerintah daerah yang diperintah. Sebagai suatu gambarannya dapat kita tinjau dari suatu pengertian demokrasi itu sendiri, dalam hal ini plamenant mengatakan bahwa demokrasi berarti pemerintahan oleh orang-orang yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab terhadap yang diperintah kemudian Abraham Lincoln mengemukakan pula bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.

I.Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

  1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
  2. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
  3. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
    Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
    Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri.

Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.

  1. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia.

  1. Kabinet Ministrial

Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksaan pemerintan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kebinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat.
Apabila dilihat dari cara pembentukannya, cabinet ministrial dapat dibagi menjadi dua, yaitu cabinet parlementer dan cabinet ekstraparlementer.
Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen.

Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), cabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai.

Kabinet Ekstraparlementer adalah kebinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

II.Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:

  1. sistempemerintahanpresidensial;
  2. sistem pemerintahan parlementer.

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

  1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
  2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
  3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
  4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
  5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
  6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

  • Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
  • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

  • Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  • Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut.

  1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
  2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
  3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
  5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

  • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
  • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
  • Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

  • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
  • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
  • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

III. Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara Terhadap Negara-negara Lain

Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya.

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system).

Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain.

Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkansistempemerintahan negaranya.

Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance.

Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu. Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.IV.Sistem Pemerintahan Indonesia.

  1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum        Diamandemen.
    Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
  2. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  3. Sistem Konstitusional.
  4. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  7. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.

Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

  1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
  2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.

  1. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
    Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Sumber: http://marselikurniawati.blogspot.co.id/2015/04/sistem-pemerintahan-indonesia-dalam.html

perbedaan antara telekomunikasi dengan komunikasi

Komunikasiadalah proses tukar menukar Informasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Keterangan :

1. Komunikasi dapat terjadi kalau ada 2 orang atau 2 port/terminal yaitu ada Terminal Pengirim (Transmitter) dan ada Terminal Penerima (Receiver).

2. Komunikasi tidak akan terjadi kalau hanya ada 1 terminal saja, harus ada 2 terminal atau lebih (3, 4 atau banyak)

3. Informasi yang dikirim dapat berbentuk Voice (suara), Video (gambar) dan Data.

Telekomunikasiadalah komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi (telepon, pemancar/penerima radio).

Keterangan :

Dahulu, definisi Telekomunikasi adalah Komunikasi jarak jauh (karena tele=jauh). Pada zaman dahulu Telekomunikasi menggunakan alat bantu bunyi-bunyi seperti genderang, terompet, serta menggunakan asap dan cahaya. Cara berkomunikasinya menggunakan kode-kode seperti Morse (http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_Morse) dan Semaphore (http://www.cs.bham.ac.uk/~slb/StudentProjects/project8.html)

1. Saat ini orang sudah dengan mudah berkomunikasi dengan menggunakan alat bantu komunikasi seperti Telepon, Pemancar/Penerima Radio, Transciever (Transmitter/ Receiver), TRX (TX/RX).

2. Kemudahan tersebut memungkinkan penggunaan alat bantu komunikasi tersebut digunakan tanpa peduli jaraknya jauh atau dekat. Sehingga definisi Telekomunikasi yang dahulu diartikan sebagai komunikasi jarak jauh sudah tidak tepat lagi. Maka saat ini semua komunikasi yang menggunakan alat bantu komunikasi, tanpa peduli jauh atau dekat disebut telekomunikasi.

ONWIRE dan WIRELESS

Telekomunikasi ONWIRE atau BY WIRE / BY CABLE adalah sistim telekomunikasi yang menggunakan media wire atau kabel.

Telekomunikasi WIRELESS atau NIRKABELadalah sistim telekomunikasi yang tidakmenggunakan media wire atau kabel.

Keterangan :

1. Tekomunikasi tidak dapat terjadi bila tidak ada Media Komunikasi sebagai saluran trasmisinya (transmission line).

2. Media Komunikasi berupa media Fisik dan Non Fisik

3. Media Fisik adalah media yang terlihat seperti wire (kawat) atau cable (kabel). Kawatyang digunakan dapat berupa Single-wire*, Two-wire/Twin-lead/Paralel-Line/Twisted-wire, Open Wire Line (OWL) dan multiwire. Kabelyang digunakan dapat berupa kabel Coaxial, Kabel Pair, Kabel Serat Optik, UTP dll.

*)Single-wire dapat digunakan sebagai saluran transmisi dibantu dengan grounding.

– Kabel Coaxial sering digunakan untuk Penerima TV, Radio Transciever, SKKL (Sistim Komunikasi Kabel Laut), TV Cable dll.

– Kabel Serat Optik digunakan untuk SKSO (Sistim Komunikasi Serat Optik)

– Kabel Pair digunakan untuk Sistim Komunikasi Telepon Onwire

Media Non Fisik adalah media yang tidak terlihat, yaitu Udara.

Media non fisik sesungguhnya merupakan transmission line yang mempunyai persamaan karakteristik dengan media fisik yaitu sama-sama mempunyai permeabilitas (µ) yang bersifat konduktor dan permittivitas (e) yang bersifat kapasitor. Sehingga keduanya mempunyai Kecepatan (Velocity Factor) yang berbeda tergantung nilai Permeabilitas dan Permittivitasnya masing-masing.

dimana :

µ : Permeabilitas absolut, µ = µ0 x µr

µ0 : Permeabilitas di udara, µ0 = 4p x 10-7 H/m

µr : Permeabilitas relatif, pada bahan non magnetik µ = µ0, maka µr = 1

e : Permittivitas absolut, dimana e = e0 x er

e0: Permittivitas pada udara bebas, e0 = 8,85 x 10-12 F/m

er : Permittivitas relatif ( konstanta dielektrika ), erudara = 1

Contoh kecepatan gelombang elektromagnetik diudara C= 3.108m/s (didapat dari C=v(1/µ0.e0).

METODE TELEKOMUNIKASI

Elemen yang harus ada agar sistim Telekomunikasi dapat terjadi adalah :

1. Terminal : Pengirim (TX) dan Penerima (RX).

2. Media : Fisik dan Non Fisik

3. Informasi : Voice, Video dan Data.

Bila salah satu elemen tersebut tidak ada, maka telekomunikasi tidak dapat terjadi.

4. Metode Telekomunikasi, adalah cara bagaimana melakukan komunikasi tersebut.

SIMPLEX dan DUPLEX

Komunikasi/Telekomunikasi dibagi 2 (dua) katagori yaitu :

1. Komunikasi satu arah (SIMPLEX) : adalah komunikasi yang dilakukan hanya searah (one way communication), dimana terminal pengirim hanya dapat berfungsi mengirim informasi saja. Dan terminal penerima hanya dapat berfungsi menerima informasi saja. Atau dengan kata lain terminal penerima tidak dapat mengirim informasi dan terminal pengirim tidak dapat menerima informasi.

Contohnya : Telekomunikasi FM Radio dan Stasiun TV terhadap para pemirsanya.

2. Komunikasi dua arah (DUPLEX) : adalah komunikasi yang dilakukan dua arah (two way communication), dimana terminal pengirim dan penerima dapat berfungsi untuk mengirim dan menerima informasi.

Perangkat yang digunakan berupa Transciever (TRX) yang dapat berfungsi sebagai Transmitter/TX (Pemancar) dan Receiver/RX (Penerima).

Duplex terbagi 2, yaitu : HALF DUPLEX dan FULL DUPLEX.

a. HALF DUPLEX adalah komunikasi dua arah yang dilakukan secara bergantian, dimana pada saat terminal I sedang mengirim informasi, maka terminal ke II akan standby untuk menerima informasi. Sebaliknya jika terminal II mengirim informasi maka terminal I harus standby menerima informasi.

Contoh perangkat tersebut adalah HT (Handy Transciever/ Handy Talkie), dimana setiap habis mengirim informasi diakhiri kata Over (ganti).

b. FULL DUPLEX adalah komunikasi dua arah yang dilakukan secara bersamaan, dimana pada saat terminal I sedang mengirim informasi maka pada saat yang sama pula terminal tersebut dapat menerima Informasi, atau sebaliknya pada saat terminal ke II sedang menerima informasi maka terminal tersebut pada saat yang sama dapat pula mengirimkan informasi.

Contoh perangkat telekomunikasi tersebut adalah Telepon.

POINT TO POINT dan BROADCAST

POINT TO POINT adalah telekomunikasi yang menggunakan media kabel (onwire), dimana sinyal yang ditransmisikan akan tetap berada didalam kabel, sehingga sinyal akan terarah dan dapat diterima oleh terminal yang tersambung dengan kabel itu saja.

BROADCAST adalah telekomunikasi yang menggunakan media udara (wireless), dimana sinyal yang ditransmisikan akan tersebar sehingga dapat diterima oleh banyak terminal.

sumber: http://damarae.blogspot.co.id/2010/01/komunikasi-dan-telekomunikasi.html

Growing with Character, proud to be UNESA

Debby Ardiyanto. Demikianlah nama lengkap seorang mahasiswa yang telah membawa nama harum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya di tanah Eropa. Selama tiga hari, 27–29 November 2015, Debby menunjukkan kebolehannya di Kantor UNESCO Paris, Prancis. Ia mempresentasikan karya ilmiahnya dalam bahasa Inggris.

“Setelah presentasi, saya ditemui oleh salah satu mahasiswa yang sedang kuliah di sana (Prancis-Red.). Saya disangka mahasiswa jurusan Hubungan Internasional atau mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Dia tidak percaya kalau saya mahasiswa jurusan Manajemen karena, katanya, presentasi saya bagus,” kenang pria kelahiran Tulungagung, 21 Desember 1996 itu.

Debby mengaku, sejak baru masuk di Unesa ia ingin bisa keluar negeri. Apalagi ia merasa tertantang ketika mengetahui visi jurusan Manajemen, yaitu “Menjadi Prodi yang Berdaya Saing dalam Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Manajemen yang Berbasis Entrepreneurial Leadership dan Etika Bisnis di Asia Tenggara tahun 2025”. “Kata ‘Asia Tenggara’ yang semakin menambah semangat saya,” katanya.

Gayung bersambut, Debby menemukan kesempatan di Olimpiade Karya Tulis Ilmiah (OKTI) 2015 Prancis. Kompetisi ini digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Prancis setiap dua tahun sekali. OKTI 2015 mengusung tema “Constucting Strategies for Maritime Axis as Indonesia’s Core Policies in Advancing ASEAN Community 2015”. Tiga puluh paper yang lolos seleksi berkesempatan untuk melakukan presentasi dan ikut seminar tentang Poros Maritim di Prancis.

Setelah dinyatakan lolos seleksi abstrak, Debby bersusah payah membuat makalah. Ia mengaku, kemampuannya menulis dalam bahasa Inggris tidak sebaik kemampuannya dalam berbicara (speaking). Oleh karena itu, Debby meminta bantuan kepada dosen bahasa Inggris untuk memperbaiki tulisannya. “Saya juga minta bantuan kepada teman saya yang kuliah di jurusan bahasa Inggris. Pokoknya saya terus berusaha,” jelas dia.

Celakanya, sudah bersusah-susah membuat makalah, ternyata bentuk karya yang diminta dalam bentuk paper, bukan makalah. Artinya, Debby harus memperbaiki karya tulisnya agar sesuai dengan ketentuan yang diminta. “Saya ingat betul, yang lolos abstrak saat itu ada 150 peserta. Tapi, kemudian yang diambil hanya 30 orang.” Sesuai dengan tema, Debby mengangkat judul MEP BLW (Maritime Economic Program Based on Local Wisdom): Coastal Community Empowerment to Make Indonesia as “World Maritime Axis” in ASEAN Community Era.

Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah ke-11 yang pernah dibuat dan diikutkan kompetisi. Sebelumnya, berderet prestasi telah diraih oleh mahasiswa angkatan 2014 ini. Tercatat sebanyak enam prestasi telah diraih selama sebelum kuliah. Tiga belas prestasi lainnya diraih saat menimba ilmu di Unesa. Tiga di antaranya adalah kompetisi internasional. (Mita Kurnia/Syaiful Rahman/Humas)1453189533981